Di Manila, pertengahan akhir Juli, sebuah ruang pertemuan menampung sesuatu yang semakin sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan India duduk dalam rangkaian forum yang sama, dalam pekan yang sama, di bawah tuan rumah yang sama.
Ketika Laut China Selatan Kembali Menguji Kesabaran Kawasan,
Sinyal tentang bagaimana Pyongyang kini memandang ASEAN, bukan lagi sebagai penengah netral, melainkan pihak yang dianggap mulai berpihak dalam pertarungan besar antar kekuatan dunia.
Selama delapan tahun terakhir, hubungan India–Indonesia berjalan stabil namun tanpa lonjakan berarti. Kunjungan kali ini berbeda karena datang di tengah tekanan geopolitik yang jauh lebih tajam: rivalitas dagang AS-Tiongkok, perebutan pengaruh di Indo-Pasifik, dan kebutuhan negara-negara Global South untuk memperkuat barisan sendiri. Modi sendiri menyebut kunjungan ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional terpenting India tahun ini bukan basa-basi, karena Indonesia dipilih sebagai pemberhentian pertama.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan satu sikap yang tidak bisa dianggap remeh. Selat Malaka dan Selat Singapura akan tetap menjadi jalur pelayaran terbuka, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Pernyataan ini muncul di tengah Leaders' Retreat tahunan kedua negara
Briefing untuk pembuat kebijakan, eksekutif energi, dan pemimpin agribisnis ASEAN
Ada satu kalimat yang nyaris menjadi mantra di setiap forum kebijakan luar negeri ASEAN sejak satu dekade terakhir, kami tidak ingin memilih. Diplomat Singapura mengucapkannya dengan presisi hukum. Menteri luar negeri Indonesia mengucapkannya dengan nada non-blok yang diwarisi dari era Soekarno. Pejabat Vietnam mengucapkannya sambil tersenyum tipis, karena mereka tahu lebih baik dari siapa pun bahwa "tidak memilih" itu sendiri adalah sebuah pilihan
Minggu malam, 28 Juni 2026, pukul 20.56 WIB, Gunung Merapi kembali melontarkan awan panas guguran sejauh dua kilometer ke arah barat, menuju hulu Kali Sat/Putih. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat peristiwa itu dengan amplitudo maksimum 50,64 milimeter dan durasi 118,41 detik, angka yang, bagi pemantau gunung api, menandai aktivitas yang masih jauh dari mereda.
Satu hal yang jarang disadari ketika kita membaca berita tentang konflik di Timur Tengah dari jarak ribuan kilometer, bahwa jeda dua hari dalam negosiasi di Doha bisa lebih berpengaruh pada harga BBM di Jakarta atau Manila ketimbang kebijakan domestik mana pun.
Ketika Tidak Ada Lagi Satu Pun Negara yang Cukup Besar untuk Menguasai Segalanya
Laporan analitis mendalam tentang skenario energi kawasan, negara paling rentan, dan implikasi fiskal untuk Indonesia serta tetangga ASEAN ketika harga minyak bergejolak.
Di tengah perang dingin digital, Asia Tenggara menjadi wilayah yang diperebutkan sekaligus paling rentan. ASEAN tengah menghadapi risiko struktural yang lebih dalam. kawasan ini berpotensi hanyut dalam rivalitas internal justru di saat kapital digital global paling mobil, paling strategis, dan paling ekstraktif.
Analisis hasil ASEAN-Russia Summit di Kazan (18 Juni) beserta Kazan Declaration dan Comprehensive Plan of Action 2026-2030. Fokus hedging strategi Indonesia, Malaysia, dan Filipina di antara AS-China-Rusia, serta peluang otonomi energi dan maritim bagi ASEAN.
Sebuah instrumen bernama "patriotisme", namun pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut siapa yang sesungguhnya dilindungi.
Ketika Jakarta memilih bergabung dengan klab kekuatan baru dunia, Asia Tenggara memasuki babak paling rumit dalam sejarah diplomasinya.
Ada momen dalam sejarah di mana arsitektur dunia tidak runtuh secara dramatis — melainkan bergeser perlahan, seperti lempeng tektonik yang bergerak di bawah tanah sebelum gempa terjadi. Kita sedang hidup di dalam momen itu.
Ada sebuah adagium lama dalam diplomasi Asia, jangan pernah memaksa negara kecil untuk memilih. Selama beberapa dekade, nasihat itu menjadi fondasi tak tertulis hubungan ASEAN dengan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun sesuatu sedang berubah. Bukan secara dramatis, bukan dengan deklarasi lantang di podium KTT. Perubahan itu terjadi dengan tenang, metodis, dan jauh lebih permanen dari yang banyak orang sadari.
Di tengah perang AS-Iran yang bergolak sejak Februari 2026, Selat Hormuz berubah dari koridor energi dunia menjadi papan catur geopolitik paling berbahaya abad ini. Inilah anatomi dari sebuah doktrin baru: diplomasi melalui blokade.
Di tengah riuh dinamika geopolitik Indo-Pasifik, Indonesia tengah mempersiapkan lompatan strategis yang akan mengubah lanskap pertahanan maritimnya.
"Negara kecil tidak memiliki kemewahan untuk lemah. Kami harus menjadi landak beracun. mudah ditelan, mustahil dicerna." - Lee Kuan Yew, Founding Father of Singapore -
Bayangkan sebuah organisasi yang namanya saja mampu membuat musuh-musuhnya sulit tidur di malam hari. Sebuah institusi yang operasinya begitu rahasia, hingga selama hampir lima dekade, identitas pemimpinnya adalah misteri negara. Inilah Mossad, perpanjangan tangan dari sebuah bangsa yang bersumpah tidak akan pernah lagi menjadi korban.
Ketika Mimpi Dua Bangsa Bertubrukan dalam Dentuman Meriam. Sebuah penelusuran mendalam tentang konflik yang membentuk Timur Tengah modern, dari resolusi PBB hingga gencatan senjata yang rapuh.
Ketika arsitektur bertemu ambisi, lahirlah katedral-katedral modern yang tak lagi berdinding batu, melainkan kaca dan baja. gerbang peradaban tempat jutaan jiwa menyeberang setiap harinya
Dalam lanskap geopolitik yang terus berubah, dokumen perjalanan 12 halaman itu kini menjadi simbol prestise, kebebasan dan sebuah barometer halus dari diplomasi dan kepercayaan global
Ketika kesetiaan berubah menjadi kutukan, dan patriotisme menjelma maut, inilah kisah senjata paling tragis dalam sejarah perang modern
Pada tanggal 20 Januari 2025, dalam salah satu keputusan paling simbolis sejak pelantikannya, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat (institusi dengan anggaran $842 miliar dan 2,9 juta personel) kembali menjadi "Departemen Perang" (Department of War). Nama lama ini, yang terakhir digunakan pada 1949, kini dibangkitkan dari arsip sejarah, bukan sebagai nostalgia semata, melainkan sebagai pernyataan filosofis tentang bagaimana Washington memandang dunia di tahun 2025. Perubahan ini adalah manifesto geopolitik yang dikemas dalam dua kata.
Inisiatif internasional yang dikenal sebagai Board of Peace memasuki fase penting dalam upaya mengatasi dampak perang panjang di Jalur Gaza, dengan sejumlah negara ikut serta dalam kerangka kerja baru yang dirancang untuk mendukung stabilisasi, rekonstruksi, dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Melalui Memorandum Presiden tertanggal 7 Januari 2026, Trump menarik AS dari 66 organisasi internasional, terdiri dari 31 entitas PBB dan 35 lembaga non-PBB. Organisasi yang ditinggalkan mencakup badan-badan strategis di bidang iklim (UNFCCC, IPCC), pembangunan (UN-REDD), kesehatan (WHO yang penarikannya efektif 22 Januari 2026), kesetaraan gender (UN Women), dan berbagai lembaga lainnya.
Antara Jam Berdetak dan Jendela Kesempatan yang Menyempit, Dunia menyaksikan paradoks yang membingungkan di Selat Taiwan. Di satu sisi, Beijing melancarkan latihan militer terbesarnya pada Desember 2025, operasi "Justice Mission 2025" yang mensimulasikan blokade pelabuhan utama Taiwan dengan tingkat kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, sebagian besar analis masih berhati-hati untuk tidak memprediksi invasi yang sudah di ambang pintu