Ada satu pola yang berulang di Timur Tengah sejak April lalu, dan pola itu mulai terasa seperti ritual. perjanjian ditandatangani, disambut sebagai terobosan, lalu dilanggar dalam hitungan minggu (kadang hari) sebelum kedua pihak kembali duduk untuk merundingkan versi perjanjian berikutnya. Akhir pekan ini, ritual itu terulang lagi, dan kali ini dengan korban yang lebih besar dari biasanya.
Serangan udara Israel di selatan Lebanon pada Sabtu menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk tiga anak-anak dan dua perempuan, menjadikannya hari paling berdarah sejak kesepakatan yang meredakan permusuhan pada awal Juni. Otoritas Lebanon menyebut serangan itu sebagai yang paling mematikan sejak kesepakatan Juni mulai meredakan permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Sehari kemudian, militer Israel mengonfirmasi telah membunuh seorang komandan senior Hizbullah, Abu Hassan Alaa, dalam operasi yang disebut sebagai balasan atas serangan yang melukai tiga tentara Israel. Insiden ini menjadikan pertempuran di Lebanon sebagai hari paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir, sekaligus menambah tekanan pada perundingan AS-Iran yang sudah macet, tepat ketika Washington bersiap menjatuhkan sanksi baru. Israel menegaskan akan kembali menyerang jika merasa terancam.
Bagi pembaca yang mengikuti berita dari kejauhan, ini mungkin terlihat seperti eskalasi biasa dalam konflik yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi bagi siapa pun yang mencermati harga BBM di pompa bensin, premi asuransi kargo, atau (yang jarang disorot) nasib ratusan personel TNI yang bertugas di tanah Lebanon, ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini adalah kalkulasi risiko yang sudah masuk ke neraca ekonomi dan keamanan Asia Tenggara, jauh sebelum kita menyadarinya.
Delapan Putaran Perundingan, Nol Kepastian Permanen
Untuk memahami mengapa serangan akhir pekan ini penting, kita perlu menengok ke belakangbu. kan terlalu jauh, karena konflik ini bergerak dengan kecepatan yang menyulitkan kalender diplomatik mana pun.
Gencatan senjata AS-Israel-Lebanon yang berlaku sejak 16 April lalu semestinya menjadi titik balik. Kesepakatan itu dirundingkan atas mediasi Amerika Serikat di tengah perang Lebanon 2026 dan konflik regional yang lebih luas terkait perang Iran. Tapi truce sepuluh hari itu diperpanjang berulang kali (tiga minggu pada akhir April, 45 hari lagi pada pertengahan Mei) sebuah pola yang menunjukkan bahwa yang sedang dinegosiasikan bukanlah perdamaian, melainkan interval antar-pertempuran. Pada 1 Juni, Israel dan Hizbullah akhirnya menyepakati bentuk gencatan senjata baru. Israel berkomitmen tidak menyasar pinggiran selatan Beirut, sementara Hizbullah berjanji tidak menyerang wilayah Israel, sebuah kompromi minimalis yang menjadi rujukan "gencatan Juni" yang disebut media internasional pekan ini.
Yang jarang dicatat, kesepakatan itu sendiri lahir dari penolakan. Hanya beberapa hari sebelum kesepakatan parsial itu tercapai, pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak proposal gencatan senjata komprehensif yang diajukan AS-Israel, karena syaratnya mengharuskan penarikan penuh pasukan Hizbullah dari selatan Lebanon. sesuatu yang menurutnya sama saja dengan memenuhi tuntutan pihak lawan. Penolakan itu penting untuk dipahami, ia menjelaskan mengapa yang disepakati kemudian hanyalah gencatan sebagian, bukan penyelesaian menyeluruh dan mengapa ruang untuk pelanggaran tetap lebar.
Pola pelanggaran-lalu-perundingan ini konsisten. Pada 8 April, tak lama setelah gencatan perang Iran diumumkan, Israel justru melancarkan serangan yang disebutnya paling kuat ke Lebanon, menewaskan sedikitnya 357 orang dan mengganggu gencatan senjata perang Iran itu sendiri .memicu seruan Uni Eropa dan Inggris agar Lebanon turut dimasukkan dalam payung gencatan senjata yang lebih besar. Awal Agustus, pola serupa berulang, militer Israel mengeluarkan perintah pengungsian paksa dan melancarkan gelombang serangan di selatan Lebanon, menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata yang "mencolok". sebuah eskalasi yang membuat perundingan langsung Israel-Lebanon di Roma berakhir lebih cepat dari jadwal. Perundingan itu sendiri berfokus pada implementasi kerangka trilateral yang mencakup zona percontohan, pelucutan senjata Hizbullah, dan penarikan bertahap pasukan Israel, sebuah agenda ambisius yang setiap kali nyaris tergelincir oleh insiden di lapangan.
Kini, dengan putaran kedelapan perundingan dijadwalkan di Roma awal bulan depan, serangan akhir pekan lalu kembali mengulang skrip yang sama. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyebut pelanggaran itu sebagai sinyal tegas yang mengancam proses negosiasi dan upaya Amerika untuk mengimplementasikan kesepakatan yang sudah disepakati.
Logika di Balik Eskalasi yang "Terukur"
Ini bukan kekacauan tanpa arah. Ada logika strategis di balik setiap eskalasi yang tampak berulang ini, dan memahaminya penting untuk menilai ke mana arah konflik selanjutnya.
Bagi Israel, serangan yang presisi dan bertarget (membunuh komandan spesifik, bukan serangan besar-besaran seperti April) berfungsi sebagai sinyal kepada Hizbullah sekaligus kepada basis politik domestik Netanyahu, bahwa Israel tetap memegang inisiatif militer meski berada dalam kerangka gencatan senjata. Bagi Hizbullah, yang berada dalam posisi jauh lebih lemah dibanding sebelum kematian pucuk pimpinannya pada 2024, mempertahankan kemampuan menyerang balik (sekecil apa pun) adalah soal kredibilitas eksistensial di hadapan basis pendukungnya sendiri, sekaligus leverage untuk memastikan Israel tidak mendikte seluruh syarat pelucutan senjata.
Yang membuat kalkulasi ini lebih rumit adalah konteks yang lebih besar, perundingan AS-Iran soal Selat Hormuz. Eskalasi di Lebanon tidak berdiri sendiri, ia terjadi persis ketika negosiasi AS-Iran soal pembukaan kembali jalur pelayaran strategis itu mandek, dan Washington bersiap menjatuhkan tekanan ekonomi baru terhadap Teheran. Ini bukan kebetulan geografis. Hizbullah adalah proksi Iran yang paling dekat dengan Israel secara geografis, dan setiap kali perundingan Iran-AS menemui jalan buntu, front Lebanon cenderung memanas, baik karena Teheran ingin menunjukkan bahwa jaringan pengaruhnya tetap hidup, maupun karena Israel ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk melemahkan Hizbullah selagi Iran teralihkan perhatian pada isu nuklir dan sanksi.
Risiko yang Menjalar ke Selat Hormuz
Di sinilah narasi geopolitik berpindah ke bahasa yang lebih dingin, yaitu angka. Harga minyak mentah merangkak naik mendekati 83 dolar AS per barel pada pertengahan Agustus, di tengah perundingan yang masih buntu untuk mengakhiri konflik Timur Tengah dan membuka kembali Selat Hormuz, membuat investor tetap waspada terhadap risiko eskalasi lebih lanjut. Kenaikan itu mencapai lebih dari 5 persen dalam sepekan, seiring Amerika Serikat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran untuk membuka kembali selat tersebut, sementara Washington tetap mempertahankan blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Badan Energi Internasional bahkan memperingatkan bahwa dunia menghadapi defisit pasokan minyak terlebar dalam lima tahun terakhir untuk 2026. sebuah proyeksi yang jarang dikeluarkan tanpa alasan kuat. Iran dan Oman sendiri belum mencapai kesepakatan soal pembukaan kembali Selat Hormuz, meski optimisme sempat muncul bahwa kesepakatan itu sudah dekat, sementara pelayaran di jalur tersebut tetap berisikobeb. erapa kapal tanker bahkan mematikan transponder mereka demi menghindari deteksi di tengah ketegangan. Di Laut Merah, milisi Houthi yang didukung Iran turut menyasar kilang minyak Jazan milik Arab Saudi, memperluas radius ketidakpastian jauh melampaui Lebanon itu sendiri.
Bagi pembaca yang menganggap Selat Hormuz sebagai persoalan jauh di peta, ada baiknya diingat, selat yang berada dalam pengaruh Iran itu adalah jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung pada rantai pasok global termasuk pasokan energi yang menopang industri manufaktur Vietnam, kilang-kilang di Singapura, dan subsidi BBM di Indonesia. Setiap kenaikan satu dolar pada harga Brent bukan hanya angka di layar Bloomberg; ia menjalar ke biaya logistik pelabuhan Tanjung Priok, ke tarif penerbangan yang mengambil rute memutar menjauhi wilayah konflik, dan pada akhirnya ke inflasi yang ditanggung konsumen di Jakarta, Hanoi, atau Manila.
Taruhan yang Jarang Dibicarakan
Ada satu dimensi dari konflik ini yang nyaris tak pernah masuk ke pemberitaan arus utama Asia Tenggara, padahal semestinya menjadi salah satu perhatian utama kita, Indonesia bukan sekadar pengamat dari kejauhan dalam konflik ini. Indonesia memiliki personel di garis depan.
Pada akhir Maret lalu, dalam salah satu babak paling gelap konflik ini bagi Indonesia, pos milik Kontingen Garuda TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di selatan Lebanon menjadi sasaran serangan artileri dan ledakan konvoi, menewaskan tiga prajurit Indonesia dan melukai lima lainnya. Ini bukan insiden kecil dalam sejarah keterlibatan militer Indonesia di luar negeri dan ia terjadi bukan karena Indonesia terlibat aktif dalam pertempuran, melainkan karena berada di zona yang sejatinya dilindungi mandat PBB, namun tetap menjadi korban tembak-menembak antara dua pihak yang bertikai.
Di luar personel TNI, ratusan warga negara Indonesia lain (pelajar, pekerja migran, dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon) juga tetap bertahan di negara itu meski eskalasi terus berlangsung. Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi melalui KBRI Beirut dan telah menyiapkan rencana kontingensi, seiring meningkatnya intensitas serangan yang menjangkau wilayah padat penduduk termasuk ibu kota Beirut. Sikap resmi pemerintah, seperti disampaikan pejabat Kemlu, tetap konsisten. mayoritas WNI di Lebanon adalah personel TNI yang bertugas di UNIFIL, dan hingga kini belum ada rencana evakuasi menyeluruh sebuah keputusan yang mencerminkan penilaian bahwa situasi, meski tegang, belum melewati ambang darurat penuh.
Pertanyaan yang jarang diajukan publik: berapa lama lagi kalkulasi itu bisa dipertahankan jika pola serangan akhir pekan ini (deadliest sejak Juni) menjadi tren, bukan anomali?
Diplomasi Bebas-Aktif di Meja yang Kian Sempit
Posisi Indonesia dalam konflik ini bukan sekadar soal keselamatan warga negara, tapi juga taruhan diplomatik yang lebih besar. Kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif mengharuskan Jakarta tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, sembari tetap berkontribusi aktif menciptakan perdamaian dunia melalui forum multilateral seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam. Ketika gencatan senjata Mei-Juni diumumkan, pemerintah Indonesia menyambutnya secara positif dan mendesak agar jeda kritis itu dikonsolidasikan menjadi perdamaian permanen. sebuah respons yang, di permukaan, terdengar seperti diplomasi rutin, namun sesungguhnya menyiratkan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan perdamaian terbesar di kawasan konflik itu sendiri.
Di sinilah letak dilema yang jarang diakui terbuka, Indonesia ingin menjadi mediator yang dihormati kedua belah pihak, tapi pada saat yang sama menanggung risiko langsung sebagai pihak yang kehilangan prajuritnya di lapangan. Non-blok bukan berarti tanpa taruhan.
Bagi ASEAN secara kolektif, tantangannya lebih struktural. Kawasan ini tidak memiliki satu suara tunggal soal Timur Tengah. sebagian anggota condong mendukung Lebanon dan Palestina secara terbuka, sementara yang lain menjaga hubungan pragmatis dengan Israel demi kepentingan ekonomi dan keamanan masing-masing. Perpecahan pandangan ini membuat ASEAN, sebagai blok, jarang mampu mengeluarkan pernyataan bersama yang tajam soal konflik Lebanon meninggalkan setiap negara anggota untuk bernegosiasi sendiri-sendiri dengan risiko harga energi, jalur pelayaran, dan keselamatan warganya masing-masing.
Yang Perlu Dipantau ke Depan
Skenario paling mungkin dalam beberapa minggu ke depan bukanlah perang skala penuh maupun perdamaian permanen, lainkan kelanjutan dari pola yang sudah kita lihat sejak April, pelanggaran, kecaman, perundingan susulan, kesepakatan parsial baru. Putaran kedelapan di Roma awal bulan depan akan menjadi indikator penting apakah kerangka trilateral (zona percontohan, pelucutan senjata Hizbullah, penarikan Israel) masih punya daya hidup, atau sekadar menjadi dokumen lain yang dilanggar sebelum tintanya kering.
Yang membuat momen ini berbeda dari eskalasi-eskalasi sebelumnya adalah persimpangannya dengan jalan buntu negosiasi Hormuz. Selama Washington dan Teheran belum menemukan titik temu soal selat itu, front Lebanon kemungkinan akan terus menjadi katup pelepas tekanan bagi kedua belah pihak dan itu berarti premi risiko pada harga energi kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu dekat, terlepas dari hasil perundingan di Roma.
Bagi Asia Tenggara, ini bukan lagi sekadar berita luar negeri yang bisa dilewatkan di antara headline domestik. Ia adalah variabel langsung dalam proyeksi harga BBM bersubsidi kita, dalam premi asuransi kargo yang melewati jalur Timur Tengah, dan (yang paling personal) dalam keselamatan ratusan warga negara dan prajurit penjaga perdamaian yang masih berada di tanah yang tak kunjung benar-benar tenang.
