Dari Kereta Cepat ke Satelit Komunikasi
CSD pertama ini lahir dari kesepakatan yang dibuat Sugiono saat berkunjung ke Beijing pada April 2025, dan kini menjadi wadah resmi tertinggi untuk meninjau capaian kerja sama sekaligus menetapkan prioritas baru. Dalam konferensi pers bersama seusai pertemuan, Sugiono menyampaikan bahwa kedua pihak membahas arsitektur kerja sama bilateral secara menyeluruh mulai dari kelanjutan Rencana Aksi 2022-2026 yang akan digantikan Rencana Aksi 2027-2031, hingga proyek strategis yang sudah berjalan seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wang Yi menyebut volume perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 167 miliar, angka yang menurutnya belum mencerminkan seluruh potensi kedua ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan itu, kedua negara sepakat memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan Indonesia.
Namun sorotan sesungguhnya ada pada rencana ke depan, Indonesia dan Tiongkok akan memperluas kerja sama ke bidang teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan, termasuk pengembangan satelit komunikasi bersama. Pembahasan mencakup pula keberlanjutan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpangnya.
Momentum AI yang Tak Berdiri Sendiri
Ajakan kerja sama AI ini tidak muncul dari ruang hampa. Sehari setelah CSD, dalam pertemuan bilateral terpisah, Wang Yi mendesak Indonesia memberikan dukungan kuat terhadap World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), organisasi tata kelola AI global yang baru dibentuk Tiongkok di tengah persaingannya yang semakin sengit dengan Washington memperebutkan pengaruh atas masa depan teknologi ini. Wang Yi menegaskan kedua negara perlu memperluas kerja sama ke sektor-sektor berkembang seperti AI demi menyukseskan WAICO.
Indonesia sejatinya bukan pemain baru dalam proyek ini. Pada Juli 2026, Indonesia (diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri WAICO, organisasi antarpemerintah independen berkantor pusat di Shanghai yang diklaim sebagai penyeimbang terhadap dominasi negara-negara maju dalam tata kelola AI dunia. Bagi Jakarta, keikutsertaan ini dibingkai sebagai upaya agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar konsumen teknologi, melainkan turut menentukan arah kebijakannya.
Di sinilah CSD 21 Agustus menjadi pelengkap penting, ia mengubah komitmen politik yang sudah ada menjadi kerangka kerja sama teknis yang konkret mulai dari eksplorasi mekanisme AI bilateral hingga proyek satelit komunikasi bersama.
Menimbang Kepentingan di Dua Sisi
Kerja sama ini membawa dua wajah kepentingan yang berjalan beriringan. Bagi Indonesia, akses ke teknologi dan investasi Tiongkok berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan industri strategis, sejalan dengan penguatan kerja sama di bidang pangan, energi, dan mineral yang disebut mendukung ketahanan nasional. Bagi Tiongkok, dukungan Indonesia (negara berpenduduk terbesar keempat dunia dan kekuatan ekonomi utama Asia Tenggara)nmemperkuat legitimasi WAICO sebagai alternatif kredibel terhadap kerangka tata kelola AI yang digagas Amerika Serikat.
Kedua menteri luar negeri juga menyepakati kelanjutan dialog melalui pertemuan kedua Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Tiongkok, yang akan digelar bersama menteri pertahanan kedua negara. Sugiono menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa Indonesia menantikan kesempatan memimpin putaran CSD berikutnya di Tiongkok.
Yang belum terjawab adalah seberapa jauh Indonesia akan melangkah dalam arsitektur AI yang dipimpin Beijing ini dan bagaimana posisi itu akan dinegosiasikan di tengah tekanan dari kekuatan besar lain yang juga memperebutkan pengaruh di kawasan.
