Board of Peace merupakan badan internasional yang diluncurkan dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mencakup pejabat dari berbagai negara serta tokoh-tokoh internasional.
Badan ini dibentuk sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang disusun dalam 20 poin, mencakup penghentian konflik, stabilisasi keamanan, pemulihan tata kelola sipil, dan rekonstruksi pascakonflik. Mandat resmi Board of Peace adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memfasilitasi stabilitas, serta mengawal proses rekonstruksi dan transisi administratif di Gaza.
Langkah ini juga telah mendapatkan dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025, yang memberikan dasar legitimasi internasional terhadap langkah-langkah transisi kontemporer di Gaza termasuk pembentukan komite administrasi sementara.
Peran Negara-negara Anggota dan Pilar Diplomasi
Keputusan untuk bergabung dalam Board of Peace telah ditandatangani oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia bersama Turkiye, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Struktur keanggotaannya dirancang melalui undangan langsung kepada negara-negara yang dianggap memiliki kontribusi strategis terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menjadi salah satu pendukung awal Board of Peace dan telah menyatakan komitmennya terhadap fase kedua rencana perdamaian melalui pembentukan badan administrasi transisi Gaza. UEA menekankan pentingnya peran kolektif komunitas internasional dalam mencapai stabilitas jangka panjang dan mengembalikan hak-hak sah warga Palestina sesuai dengan hukum internasional.
Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Jerman menyampaikan dukungan terhadap tujuan perdamaian secara umum, namun menolak rencana Board of Peace dalam bentuk saat ini, dengan alasan kekhawatiran terkait tata kelola dan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari struktur badan tersebut. Dialog lanjut di tingkat diplomatik sedang berlangsung untuk merumuskan format kerja sama yang lebih inklusif.
Rencana Rekonstruksi Dari Rumah Tinggal Hingga Komunitas Baru
Salah satu langkah praktis awal dalam rencana ini adalah inisiatif pembangunan komunitas baru di bagian selatan Gaza, khususnya di sekitar Rafah. Emirat Arab berencana mendanai proyek tersebut yang dilihat sebagai fase awal rekonstruksi pascakonflik. dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti perumahan, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan utilitas umum.
Proyek ini diharapkan menjadi model prototip yang menunjukkan bagaimana pemukiman yang hancur dapat dibangun kembali dengan skala yang layak dan terintegrasi. Namun, sejumlah pakar menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa rencana tersebut menghormati hak asasi warga sipil, memberikan akses tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan kontrol atas sumber daya alam dan wilayah ekonomi setempat.
Tantangan dan Perspektif Netral
Meski inisiatif ini membawa harapan baru bagi rekonstruksi Gaza, rencana Board of Peace juga memicu beragam respons dari komunitas internasional, seperti:
Kritik struktural: Beberapa pihak mengajukan kekhawatiran bahwa mekanisme keanggotaan dan pendanaan, termasuk sumbangan finansial yang dipersyaratkan untuk keanggotaan permanen, dapat memengaruhi dinamika legitimasi dan keterwakilan internasional.
Kepentingan strategis ekonomi: Analisis independen menunjukkan bahwa beberapa aspek rencana rekonstruksi dipandang memiliki tujuan ekonomi yang luas, termasuk keterkaitan dengan proyek infrastruktur regional yang lebih besar.
Kelangsungan stabilitas jangka panjang dinilai membutuhkan lebih dari sekadar rekonstruksi fisik, termasuk perlindungan hak-hak sipil, kebebasan bergerak, akses ke sumber daya, serta pelibatan langsung masyarakat Gaza dalam proses pengambilan keputusan.
Inisiatif Board of Peace menggambarkan salah satu upaya terbesar dalam dekade terakhir untuk mengatasi warisan konflik panjang di Gaza melalui kombinasi diplomasi internasional, rekonstruksi fisik, dan administrasi transisi. Keikutsertaan berbagai negara, termasuk Indonesia, mencerminkan meningkatnya peran global dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan berbasis hukum internasional.
Namun, rencana tersebut masih dalam tahap awal implementasi dan membutuhkan dialog terus-menerus di antara aktor internasional yang lebih luas, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal di wilayah Gaza, guna memastikan bahwa rekonstruksi dan stabilitas yang dituju benar-benar turut memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, serta hak asasi manusia di masa depan.
