Ada satu kebiasaan lama yang perlu ditinggalkan Asia Tenggara, menempatkan bencana lingkungan di rak yang sama dengan berita cuaca. dan karena itu dianggap bisa ditangani secara rutin oleh masing-masing negara. Pekan ini, kebiasaan itu diuji dua kali sekaligus.
Di barat, kabut asap lintas batas kembali membentang dari Kalimantan hingga Sarawak dan Brunei. pola yang sudah dikenal kawasan ini sejak 1997, namun tak pernah benar-benar terselesaikan. Di utara, Siklon Tropis Narra (badai bernama pohon nasional Filipina, storm kesembilan belas musim Pasifik 2026) memilih untuk tidak melaju secepat biasanya. Alih-alih menghantam dan berlalu, Narra berdiam di atas Teluk Tonkin, menyeret hujan hingga 600 milimeter ke wilayah pesisir utara Vietnam dan selatan China. Badan Prakiraan Hidrometeorologi Nasional Vietnam mencatat sistem ini menguat menjadi badai keempat negara itu tahun ini pada malam 21 Agustus, dan hingga Minggu pagi kecepatan pergerakannya melambat drastis, hanya sekitar dua kilometer per jam, dengan tekanan udara di titik pusat 993 hPa.
Dua bencana ini tak berbagi penyebab. Tapi keduanya berbagi satu ciri yang membuat 2026 terasa berbeda. kecepatan di mana dampaknya melompati batas administratif, sektoral, dan diplomatik dalam hitungan hari, bukan minggu.
Yang Sebenarnya Sedang Terjadi
Mari mulai dari yang lebih mudah diukur. risiko kabut asap tahun ini bukan firasat, melainkan proyeksi berbasis data. Singapore Institute of International Affairs, dalam laporan Haze Outlook 2026 yang terbit akhir Juni, menetapkan status risiko "merah" untuk Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura, dengan periode paling rawan diperkirakan berlangsung Agustus hingga September. Pemicunya adalah potensi kembalinya El Nino yang memperpanjang musim kemarau, diperparah kemungkinan fase positif Indian Ocean Dipole yang membuat sebagian wilayah kawasan lebih panas dan lebih kering dari biasanya.
Yang membuat 2026 punya bobot politik tersendiri: ini adalah musim kemarau berisiko tinggi pertama yang harus dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Data sementara pun sudah bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga Mei 2026 tercatat mencapai 81.077 hektare, dengan Nusa Tenggara Timur sebagai penyumbang terbesar sepanjang 2025 pada angka sekitar 118.400 hektare. Di lapangan, dampaknya sudah konkret. kebakaran bahkan menjangkau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menghanguskan sekitar 900 hektare lahan dan menutup akses wisata.
Asap dari Kalimantan lalu melintasi Laut China Selatan bagian selatan menuju Sarawak. Pertengahan Agustus, kabut asap kembali melanda Malaysia akibat karhutla di Kalimantan, dengan Sarawak sebagai wilayah paling terdampak. Delapan wilayah di Sarawak mencatat Indeks Pencemaran Udara pada kategori "tidak sehat," dengan Samarahan mencatat angka tertinggi di 169. Sepekan kemudian situasi memburuk. indeks pencemaran udara di Serian, Sarawak, menembus angka 190 pada Sabtu pagi hanya sepuluh poin dari ambang batas kategori "sangat tidak sehat" yang secara otomatis memicu penghentian aktivitas luar ruang dan penutupan sekolah di Malaysia.
Dengan respon cepat dan simbolis, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah sepakat menempuh mekanisme ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas ini, hasil pertemuan Konsultasi Tahunan Pemimpin ke-27 di Brunei pada 22 Agustus. Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan telah mengumumkan negaranya akan menempuh jalur diplomatik ASEAN, dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan menyiapkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN. Di sisi Indonesia, Kementerian Luar Negeri menyatakan terus berkoordinasi lewat kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sembari mengerahkan BNPB untuk pemadaman darat dan modifikasi cuaca, meski pemerintah tetap menegaskan petani bukan biang utama karhutla, sebuah sanggahan atas tudingan yang berulang kali dilontarkan Malaysia dan Singapura.
Bahaya Mengintai RI! Risiko Kabut Asap ASEAN Naik ke Level Tertinggi +2
Sementara itu di utara, Narra menempatkan Vietnam dalam posisi yang jauh lebih senyap secara diplomatik namun tak kalah serius secara operasional. Badai ini telah melanda Guangxi, China, sejak 21 Agustus, memicu evakuasi berskala besar meski hingga kini belum ada korban jiwa yang dilaporkan, dan otoritas bencana China mengirim 20.000 unit bantuan darurat berupa tempat tidur lipat, selimut, dan perlengkapan evakuasi ke wilayah terdampak. Hong Kong turut bersiaga, Observatorium Hong Kong memperkirakan bisa mengeluarkan sinyal topan pada Selasa atau Rabu seiring Narra bergerak mendekati Semenanjung Leizhou.
Dua Bencana, Satu Kegagalan Arsitektur
Di sinilah letak argumen yang lebih besar dari sekadar dua berita cuaca yang kebetulan bersamaan.
Kabut asap dan siklon tropis mewakili dua jenis ancaman iklim yang berbeda karakter (satu lambat dan berulang, satu cepat dan destruktif dalam hitungan jam) namun keduanya menabrak keterbatasan yang sama, arsitektur keamanan ASEAN yang dibangun untuk merespons bencana sebagai peristiwa tunggal, bukan sebagai tekanan struktural yang berulang setiap tahun.
Kawasan ini sebenarnya sudah punya kerangka kerja. Krisis haze 1997, yang menyelimuti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura dengan asap berbahaya, mendorong lahirnya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 10 Juni 2002, namun perjanjian itu sendiri gagal mencapai tujuannya selama tiga belas tahun berikutnya, dengan haze kembali terjadi pada 1999, 2005, 2006, 2009, 2013, dan 2015. Untuk krisis kebencanaan yang lebih luas, ASEAN membangun AHA Centre di Jakarta di bawah payung ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, lengkap dengan tim tanggap cepat ASEAN-ERAT dan sistem logistik darurat DELSA. mekanisme yang terbukti berfungsi baik saat gempa Aceh 2016, ketika AHA Centre memfasilitasi bantuan tenda darurat dari Malaysia dan Singapura dalam hitungan hari.
Masalahnya bukan ketiadaan institusi. Masalahnya adalah pola aktivasinya. reaktif, bergantung pada surat diplomatik bilateral yang baru dikirim setelah indeks polusi menembus ambang tertentu, bukan mekanisme otomatis yang bergerak begitu model prakiraan menunjukkan risiko tinggi. Laporan SIIA soal risiko merah sudah terbit sejak akhir Juni. Surat resmi Malaysia ke Sekretariat ASEAN baru disiapkan akhir Agustus. dua bulan setelah peringatan dini tersedia, dan hanya setelah indeks pencemaran udara benar-benar memburuk di lapangan.
Kasus Narra memperlihatkan celah yang berbeda tapi sejenis. Karena dampak lintas batas badai ini terjadi antara Vietnam dan China (bukan antarsesama negara ASEAN) mekanisme regional semacam AATHP maupun forum haze sama sekali tidak relevan digunakan. Padahal Teluk Tonkin adalah jalur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utara Vietnam dengan rute perdagangan regional, dan hujan ekstrem yang menggenangi Quang Ninh serta Hai Phong berpotensi mengganggu logistik yang menjadi urat nadi rantai pasok ASEAN-China. Di sinilah letak kekosongan yang jarang dibahas, ASEAN memiliki kerangka kuat untuk bencana intra-regional, tetapi jauh lebih lemah untuk bencana iklim yang dampaknya menyeberang ke mitra dagang di luar keanggotaan meski kerugian ekonominya tetap dirasakan negara anggota.
Tiga Negara, Tiga Respons Berbeda
Bila diletakkan berdampingan, respons Indonesia, Malaysia, dan Vietnam terhadap tekanan iklim tahun ini justru menunjukkan tiga logika kebijakan yang berbeda dan ketiganya punya konsekuensi bagi legitimasi pemerintah masing-masing.
Indonesia bermain defensif ganda. menangani kebakaran di lapangan sembari menjaga narasi domestik bahwa petani bukan penyebab tunggal. Ini bukan sekadar retorika, ia menyentuh isu sensitif soal keadilan agraria dan tekanan terhadap korporasi perkebunan skala besar, yang jauh lebih sulit ditindak dibanding komunitas petani kecil. Bagi pemerintahan Prabowo, musim kemarau berisiko tinggi pertama ini adalah ujian kredibilitas yang akan diingat tetangga-tetangganya di ASEAN, terlepas dari hasil akhirnya.
Malaysia memilih jalur multilateralisasi cepat. melempar isu ke meja ASEAN alih-alih menyelesaikannya lewat kanal bilateral semata dengan Jakarta. Pada pertemuan tingkat menteri subregional soal kabut asap di Bali, Juli 2026, Malaysia bahkan mengusulkan pendekatan Science Diplomacy dan pembentukan Sustainable Haze Fund untuk memperkuat penanganan regional. sebuah upaya menggeser haze dari isu tuduh-menuduh bilateral menjadi persoalan pembiayaan dan sains bersama. Ini strategi yang secara politik lebih an. Kuala Lumpur menempatkan diri sebagai penggerak solusi kolektif, bukan penuduh tunggal.
Vietnam, dengan Narra, memperlihatkan pola ketiga. respons operasional murni tanpa framing diplomatik lintas negara sama sekali, karena mitra terdampaknya (China) berada di luar arsitektur ASEAN. Hanoi menangani ini sebagai isu keselamatan publik domestik, bukan isu kawasan, meski secara fungsional badai ini adalah peristiwa iklim lintas batas yang setara bobotnya dengan haze.
Ketiga pola ini penting dibaca bukan sebagai daftar perbandingan administratif, melainkan sebagai peta bagaimana ASEAN sesungguhnya berfungsi di bawah tekanan. bukan sebagai satu blok yang bergerak serentak, melainkan sebagai kumpulan negara yang memilih jalur berbeda tergantung siapa mitra yang harus mereka hadapi dan seberapa besar biaya politik domestik dari tiap pilihan.
Ini Bukan Lagi Sekadar Isu Lingkungan
Ada godaan untuk membaca kabut asap dan Narra sebagai bencana alam biasa. sesuatu yang akan berlalu begitu angin berganti arah atau hujan reda. Godaan itu perlu ditolak, dan bukan tanpa alasan empiris.
Kerugian aktivitas ekonomi akibat krisis kabut asap 2015 saja diperkirakan mencapai 16 miliar dolar AS bagi Indonesia menurut estimasi Bank Dunia. angka yang mencakup gangguan penerbangan, penutupan sekolah, dan hilangnya produktivitas, bukan sekadar biaya kesehatan. Krisis-krisis sebelumnya, terutama 1997-1998 dan 2015, bahkan menyebabkan puluhan kematian dan ribuan orang di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dirawat akibat gangguan pernapasan dan jantung. Ini bukan lagi persoalan estetika langit yang kelabu, ini adalah beban sistem kesehatan publik lintas negara yang berulang dengan pola musiman yang bisa diproyeksikan.
ada level kesehatan publik, haze memicu lonjakan ISPA yang membebani fasilitas kesehatan di banyak negara sekaligus, bukan satu negara saja. Pada level perdagangan dan mobilitas, penutupan bandara dan pembatalan penerbangan akibat jarak pandang rendah, pola yang sudah terjadi berulang sejak 1997. ini berakibat mengganggu konektivitas kawasan yang selama ini jadi kebanggaan integrasi ASEAN. Pada level diplomatik, tuduh-menuduh antara Jakarta dan Kuala Lumpur soal siapa yang bertanggung jawab terus menjadi friksi berulang yang mengikis modal politik kerja sama regional, bahkan ketika kedua negara secara resmi berkomitmen pada solidaritas ASEAN. Dan pada level legitimasi pemerintah, kemampuan (atau ketidakmampuan) menangani bencana musiman semacam ini menjadi salah satu tolok ukur paling nyata yang dirasakan warga, jauh lebih konkret dibanding banyak indikator kebijakan makro lainnya.
Perlu ditegaskan pula, agar analisis ini tidak jatuh ke generalisasi berlebihan. risiko merah dari SIIA adalah proyeksi, bukan kepastian. Laporan itu sendiri menekankan tingginya risiko tidak otomatis berarti krisis haze besar pasti terjadi. Demikian pula Narra, yang oleh sejumlah pusat pemantauan bencana dinilai berdampak kemanusiaan rendah hingga saat ini. Skeptisisme yang sehat tetap perlu dijaga. bukan setiap musim kemarau kering berubah menjadi 1997 jilid dua, dan tidak semua siklon yang melambat di lautan berubah menjadi bencana besar.
Namun justru di titik itulah persoalannya menjadi lebih mendesak, kawasan ini masih mengelola bencana iklim berdasarkan tingkat keparahan yang sudah terjadi, bukan berdasarkan risiko yang sudah diketahui jauh sebelumnya. ASEAN memiliki data ilmiah yang cukup baik untuk memprediksi risiko haze berbulan-bulan sebelumnya, dan sistem pelacakan siklon yang bisa memantau pergerakan badai hampir secara real-time. Yang belum dimiliki kawasan ini adalah keberanian politik untuk mengaktifkan mekanisme kolektif berdasarkan proyeksi risiko, bukan menunggu krisis benar-benar tiba di depan mata.
Usulan Malaysia soal Sustainable Haze Fund di Bali Juli lalu adalah langkah ke arah yang benar, yaitu memindahkan diskusi dari saling tuding menjadi pembiayaan bersama berbasis sains. Tapi satu dana atau satu forum subregional tidak akan cukup selama aktivasi ASEAN terhadap ancaman iklim tetap bergantung pada surat diplomatik yang dikirim setelah kualitas udara sudah memburuk, bukan setelah model risiko menyala merah. Pertanyaan yang akan terus mengikuti kawasan ini bukan lagi apakah bencana iklim akan datang, melainkan apakah ASEAN akan terus meresponsnya sebagai sepuluh krisis nasional yang kebetulan terjadi berdekatan, atau akhirnya sebagai satu krisis keamanan kawasan yang membutuhkan satu jawaban kolektif.
