Washington kini mendekati sekutu-sekutunya dengan sebuah ultimatum yang tidak lagi tersirat. Amerika Serikat mendesak sekitar 35 negara mitra untuk memilih antara koalisi AI yang dipimpinnya dan kerangka kerja tandingan yang digagas China, dengan ancaman bahwa negara yang bergabung ke blok China berisiko dikeluarkan dari kerja sama AS terkait AI, semikonduktor, dan rantai pasok mineral kritis. Bagi negara-negara Asia Tenggara yang selama ini terbiasa merangkul kedua kekuatan besar sekaligus, tekanan ini menandai babak baru yang lebih tajam dalam rivalitas teknologi global dan pilihan untuk tetap netral yang semakin sempit.
Ketegangan ini bukan hal baru, namun eskalasinya terasa berbeda. Inisiatif AS bernama Pax Silica, yang beranggotakan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia, dibentuk untuk mengamankan rantai pasok AI dari hulu ke hilir. Sementara itu, Beijing terus memperluas jangkauannya lewat kerja sama bilateral dan forum-forum AI dengan negara ASEAN, sebuah pendekatan yang, alih-alih memaksa aliansi eksklusif, justru menekankan kedaulatan digital masing-masing negara sebagai pembeda strategisnya dari cara Washington beroperasi.
Dilema yang Sudah Terjadi
Yang membuat situasi ini rumit adalah kenyataan bahwa banyak negara sudah, secara diam-diam, berjalan di dua jalur sekaligus. Kazakhstan, misalnya, tetap tergabung dalam organisasi AI bentukan China meskipun juga menjadi bagian dari koalisi Pax Silica pimpinan AS, sebuah keanggotaan ganda yang memperlihatkan betapa sulitnya bagi Washington meyakinkan mitra-mitranya untuk membatasi hubungan ekonomi dengan Beijing demi prioritas keamanan AS. Pola serupa berpotensi terulang di kawasan ASEAN di mana negara-negara telah lama mempraktikkan strategi hedging, mengambil manfaat infrastruktur AI dari kedua ekosistem tanpa terikat penuh pada satu pihak.
Situasi ini diperumit oleh pergeseran opini publik di kawasan. Survei tahunan State of Southeast Asia yang dirilis ISEAS–Yusof Ishak Institute awal tahun ini menunjukkan bahwa untuk kedua kalinya dalam tiga tahun, China berhasil menyalip Amerika Serikat sebagai kekuatan besar pilihan responden ASEAN, dengan 52 persen memilih China dan 48 persen memilih AS dalam skenario pilihan paksa, sebuah pembalikan dari tahun sebelumnya. Namun preferensi ini tidak serta-merta berarti keberpihakan penuh. mayoritas responden, sebanyak 55,2 persen, justru menginginkan penguatan persatuan ASEAN untuk menghadapi tekanan dari kekuatan-kekuatan besar tersebut.
Penting bagi ASEAN
Bagi kawasan yang tengah membangun kerangka ekonomi digitalnya sendiri lewat ASEAN Digital Economy Framework Agreement, tekanan biner ini datang di waktu yang kurang tepat. Kesepakatan itu dirancang justru untuk memperkuat otonomi kawasan dalam ranah digital, bukan untuk memaksa negara anggotanya berbaris di belakang salah satu kekuatan besar. Ironinya, semakin keras kedua raksasa ini mendorong eksklusivitas, semakin besar pula insentif ASEAN untuk mempertahankan sikap non-blok yang selama ini menjadi identitas diplomatiknya sejak pendirian organisasi tersebut hampir enam dekade lalu.
Yang perlu dipantau ke depan adalah bagaimana masing-masing pemerintah ASEAN merespons tekanan ini secara individual. Sejauh ini responsnya bervariasi, sebagian negara memilih jalur diplomasi aktif dengan kedua belah pihak, sementara yang lain mulai memprioritaskan pembangunan kapabilitas AI domestik sebagai bentuk perlindungan dari ketergantungan berlebihan pada satu ekosistem. Bagaimana pilihan-pilihan ini pada akhirnya membentuk arsitektur teknologi kawasan dalam beberapa tahun mendatang akan sangat menentukan posisi tawar ASEAN di panggung global.
