Pada Senin, 27 Juli 2026, satu pernyataan dari Pyongyang berhasil mengubah arah pembicaraan diplomatik di kawasan. Kim Yo Jong (adik perempuan sekaligus salah satu pejabat paling berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan Kim Jong Un) menyebut seruan ASEAN untuk mewujudkan Semenanjung Korea bebas nuklir sebagai kegagalan berpikir strategis. Ia menyampaikan kritik tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan ASEAN yang menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea dan dimulainya kembali dialog guna mencapai perdamaian serta stabilitas yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar reaksi emosional. Ini adalah sinyal tentang bagaimana Pyongyang kini memandang ASEAN, bukan lagi sebagai penengah netral, melainkan pihak yang dianggap mulai berpihak dalam pertarungan besar antar kekuatan dunia.
Ketegangan ini bermula dari Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 di Manila pekan lalu. Dalam pernyataan yang dibacakan Menteri Luar Negeri Filipina Theresa P. Lazaro selaku ketua ASEAN Regional Forum (ARF), negara-negara anggota menyampaikan keprihatinan serius atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara yang dinilai melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB, sembari mendesak dimulainya kembali dialog demi perdamaian kawasan.
Respons Pyongyang datang cepat dan tanpa basa-basi. Melalui pernyataan yang dimuat kantor berita pemerintah KCNA, Kim Yo Jong menuduh forum tersebut mengadopsi sikap bermusuhan dan menilai ARF hanya mengikuti tekanan Amerika Serikat soal denuklirisasi tanpa mempertimbangkan konstitusi Korea Utara yang telah menetapkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir. Baginya, gagasan "denuklirisasi Semenanjung Korea" sudah kehilangan makna, baik secara konsep maupun praktik. Yang lebih menarik perhatian pengamat kawasan adalah peringatannya kepada ASEAN sendiri, ASEAN diminta waspada agar tidak menjadi corong bayaran bagi kepentingan Washington. sebuah tudingan yang menempatkan blok kawasan ini sebagai pihak yang terseret, bukan sekadar penyampai pesan normatif.
Yang membuat episode ini lebih dari sekadar perang kata-kata adalah retaknya soliditas yang selama ini dianggap kompak. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh dalam forum yang sama. Namun di saat bersamaan, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young sebelumnya menyatakan pemerintahannya tidak lagi menjadikan denuklirisasi Korea Utara sebagai target jangka pendek, dan kini lebih memprioritaskan strategi "peace first" melalui dialog pengendalian senjata. Artinya, retorika keras Kim Yo Jong justru menyentil sebuah kenyataan yang mulai disadari banyak pihak: konsensus regional soal Korea Utara tidak lagi seutuh yang terlihat di atas kertas.
Bagi ASEAN, situasi ini menempatkan blok kawasan pada posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, forum ini harus mempertahankan kredibilitasnya sebagai penjaga norma non-proliferasi dan stabilitas kawasan. Di sisi lain, tudingan sebagai "corong" kekuatan besar (betapapun tidak berdasar) berisiko mengikis posisi ASEAN sebagai aktor yang netral dan dihormati semua pihak, termasuk Pyongyang sendiri, yang terakhir kali mengirimkan perwakilan ke ARF pada 2024.
Yang patut dipantau ke depan bukan hanya bagaimana Pyongyang merespons tekanan internasional, tetapi apakah negara-negara ASEAN akan tetap menyuarakan satu sikap yang sama, atau justru mulai menunjukkan variasi pendekatan seperti yang sudah terlihat dari Seoul.
