Ada momen dalam geopolitik ketika sebuah keputusan terasa seperti pernyataan takdir, bukan sekadar pilihan kebijakan. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang masuk ke dalam blok yang selama ini dianggap sebagai paduan koor protes terhadap tatanan dunia berbasis Barat. Langkah itu bukan sekadar penandatanganan dokumen di aula formal. Ia adalah deklarasi filosofis bahwa Jakarta, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tidak lagi bersedia menjadi penonton pasif dalam arsitektur dunia yang sedang berubah.
Namun di sinilah pertanyaan yang sesungguhnya bermula, apakah Indonesia sedang membuka pintu menuju postur global yang lebih berpengaruh, ataukah ia sedang melangkah masuk ke dalam labirin geopolitik yang jauh lebih berbahaya dari yang tampak di permukaan?
Dari Pinggir Lapangan ke Tengah Medan
Selama puluhan tahun, Asia Tenggara (termasuk Indonesia) beroperasi sebagai apa yang dalam bahasa ekonomi disebut price-taker, penerima aturan main yang dirumuskan kekuatan lain, bukan perumus aturan itu sendiri. ASEAN memang telah membangun arsitektur kerja sama regional yang dihormati, namun sifat konsensusnya yang inherent seringkali membuat kawasan ini tampak lamban merespons tekanan eksternal, apalagi mendefinisikan postur kolektif yang tegas.
Keanggotaan Indonesia di BRICS diresmikan pada 2025, dan Prabowo memimpin langsung partisipasi Jakarta dalam KTT pertama sebagai anggota penuh. Ini bukan gerakan yang lahir dari kekosongan. Ia adalah buah dari sebuah doktrin yang Prabowo sebut sebagai rebalancing, koreksi kurs dari apa yang ia pandang sebagai orientasi terlalu pro-Barat dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama dua dekade terakhir.
Di hadapan audiens internasional Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg tahun 2025, Prabowo menyatakan bahwa selama tiga puluh tahun terakhir, dunia telah menyaksikan dominasi filosofi ekonomi neoliberal dan kapitalisme pasar bebas klasik. Pernyataan itu, dalam konteks platform BRICS, bukan retorika sembarangan. Ia adalah penanda ideologis dari seorang pemimpin yang memang mewarisi memori panjang tentang bagaimana institusi-institusi Barat kerap mendikte ketentuan bagi negara-negara berkembang.
Sebuah Kalkulasi
BRICS hari ini bukan lagi sekadar akronim ekonomis yang dicetuskan analis Goldman Sachs pada awal milenium. Ia telah berkembang menjadi sebuah platform geopolitik yang semakin padat. Setelah ekspansi besar-besaran, BRICS kini mencakup sepuluh anggota penuh: Brasil, China, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. India mengambil alih kepresidenan bergilir BRICS pada 2026.
Bagi Indonesia, kalkulasi bergabungnya tidak bisa dibaca tunggal. Dengan aksesi Indonesia, BRICS kini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan porsi signifikan dari PDB global. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin dalam ASEAN, membawa keunggulan strategis geografis, ekonomi, dan politik bagi blok tersebut terutama dalam rantai pasok mineral kritis, ketahanan energi, dan sektor ekonomi digital.
Di atas kertas, narasi ini menarik. BRICS dipandang sebagai alternatif kredibel terhadap kelompok-kelompok besar berbasis Barat, sehingga menarik bagi negara-negara Global South yang lelah dengan dominasi Barat. Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa dan posisi strategis di jantung rute perdagangan Indo-Pasifik, tampak seperti potongan puzzle sempurna dalam mosaik kekuatan baru ini.
Namun, bergabung ke BRICS bukan tanpa biaya tersembunyi.
Ketegangan yang Tak Bisa Dihindari
Di dalam BRICS itu sendiri, kesatuan pandang adalah ilusi yang dijaga dengan hati-hati. Dalam latihan angkatan laut "Will for Peace 2026" di bulan Januari yang dipimpin China di lepas pantai Afrika Selatan, Indonesia hadir sebagai pengamat, sementara India memilih untuk tidak hadir sama sekali. Fakta itu mencerminkan betapa BRICS bukanlah blok monolitik, ia adalah koalisi kepentingan yang berbeda-beda, dan kadang berbenturan, di bawah satu atap yang terlihat solid dari luar.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah efek riak ke arah Washington. Amerika Serikat berpotensi memberlakukan tarif tambahan sepuluh persen terhadap negara-negara anggota BRICS atas apa yang disebut sebagai "kebijakan anti-Amerika." Langkah ini akan berdampak langsung pada Indonesia sebagai anggota penuh, sekaligus mengenai Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang berstatus mitra BRICS.
Konsekuensinya nyata. Indonesia kini berada dalam posisi serba canggung, di satu sisi mencari kemandirian ekonomi dan pengaruh regional, di sisi lain harus menghadapi kemungkinan tekanan tarif dari mitra dagang besarnya di Washington. Dan tidak seperti China yang memiliki daya tahan struktural untuk menanggung tekanan perdagangan AS, Indonesia masih sangat bergantung pada pasar Barat untuk ekspor manufaktur, komoditas, dan produk digitanya.
Situasi ini mencapai titik kritis ketika tarif resiprokal Trump menyapu kawasan. Namun pada akhirnya, diplomasi berhasil menemukan jalannya pada pertengahan Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART), yang memuat berbagai ketentuan penting bagi hubungan dagang kedua negara. Ini adalah bukti bahwa Jakarta tidak pernah benar-benar menutup pintu ke Barat, sebuah pola yang justru menggambarkan kompleksitas strategi multi-alignment Prabowo secara utuh.
Bayangan atas ASEAN
Pertanyaan yang lebih dalam, dan paling sering dihindari dalam diskusi formal, adalah apa yang terjadi pada ASEAN ketika salah satu anggota terbesarnya memilih jalur yang secara ideologis berbeda dari konsensus regional?
Aksesi Indonesia ke BRICS, bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang bergabung sebagai negara mitra pada Oktober 2024, mencerminkan pendekatan pragmatis kawasan dalam mendiversifikasi kemitraan diplomatik dan ekonomi. Namun hal ini berpotensi menantang kohesi ASEAN dan prinsip sentralitasnya.
ASEAN dibangun di atas prinsip non-interferensi dan konsensus yang lambat namun stabil. BRICS, meskipun tidak secara resmi bersifat militer, semakin memancarkan gravitasi geopolitik yang sulit diabaikan. Apabila BRICS berevolusi dari forum ekonomi-politik menjadi platform koordinasi militer bagi negara-negara yang menghadapi Barat, mitra-mitra Barat perlu secara fundamental menilai ulang cara mereka memandang keterlibatan Asia Tenggara dalam BRICS.
Skenario itu mungkin terdengar jauh. Tetapi dalam geopolitik, skenario yang terdengar jauh hari ini kerap menjadi realitas yang tidak terhindarkan esok harinya.
Eksistensialisme Diplomatik ala Prabowo
Ada dimensi personal yang tidak bisa direduksi dari keputusan ini. Para analis dari berbagai lembaga riset terkemuka mencatat bahwa kebijakan luar negeri Prabowo mencerminkan apa yang disebut "eksistensialisme diplomatik", sebuah upaya untuk memposisikan Indonesia, dan dirinya sendiri, dalam peta besar pergolakan global.
Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan manifestasi dari ambisi Prabowo untuk menjadi pemimpin Global South, yang secara aktif menjembatani antara Utara dan Selatan Global. Visi itu, terlepas dari perdebatan soal apakah ia realistis atau idealistis, mencerminkan sebuah kebenaran fundamental bahwa Indonesia terlalu besar untuk tetap menjadi price-taker, dan Prabowo terlalu ambisius untuk tidak mencoba mengubah persamaan itu.
Bergabung ke BRICS lebih awal dari negara-negara tetangganya memastikan bahwa Indonesia mempertahankan posisi kepemimpinannya dalam ASEAN, sekaligus memberi Jakarta platform untuk memajukan kepentingannya dalam keamanan maritim, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola global.
Namun para kritikus tidak kurang tajam. Keputusan bergabung dengan BRICS tampak lebih berorientasi pada pencitraan yang berpusat pada kepentingan dan hak istimewa personal, ketimbang rencana terkalkulasi untuk memposisikan Indonesia secara strategis di antara kekuatan-kekuatan global yang bersaing. Ketika tarif Trump melanda kawasan pada April 2025, Indonesia tidak memiliki perjanjian konkret melalui BRICS untuk meredam dampaknya, seremonial bergabung diulang begitu saja tanpa substansi pertahanan ekonomi yang nyata.
Harga dari Kebebasan Bermanuver
Di sinilah paradoks terdalam dari posisi Asia Tenggara di era multipolar ini, kebebasan bermanuver memiliki harga. Semakin banyak kursi yang diduduki di meja-meja berbeda, semakin besar risiko tidak dianggap serius di meja manapun.
Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam BRICS maupun OECD sekaligus harus dengan hati-hati mengelola komitmen mereka, guna menghindari persepsi oportunisme atau keberpihakan keseluruhan kepada satu blok dengan mengorbankan blok lainnya.
Ini adalah dilema klasik negara menengah dalam sistem internasional yang terpolarisasi, yaitu terlalu berpihak dan Anda kehilangan daya tawar; terlalu netral dan Anda kehilangan relevansi. Indonesia, bersama tetangga-tetangganya di Asia Tenggara, kini sedang menguji batas dari dilema itu secara langsung.
BRICS lahir dari keharusan politik, sementara ASEAN berkembang sebagai kerangka ekonomi yang didorong oleh perdagangan dan kebutuhan praktis. ASEAN memiliki keunggulan dalam membangun sistem yang secara bertahap mengurangi ketergantungan pada dolar sambil mempertahankan konektivitas global. Kedua logika ini tidak harus bertentangan, tetapi mengelolanya secara bersamaan membutuhkan ketangkasan diplomatik yang luar biasa.
Bukan Pilihan, tapi Perjalanan
Pada akhirnya, pertanyaan apakah BRICS adalah peluang atau jebakan bagi Indonesia mungkin salah dibingkai. Geopolitik jarang beroperasi dalam biner. Yang lebih tepat adalah pertanyaan ini, apakah Indonesia memiliki kapasitas institusional, kedalaman diplomatik, dan konsistensi strategis untuk mengekstrak manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa terseret ke dalam dinamika konfrontatif yang bukan menjadi kepentingannya?
Jawabannya belum ada. Dan justru itulah yang membuat momen ini begitu menentukan.
Asia Tenggara, yang selama berpuluh tahun menjadi kawasan yang menerima aturan main dari luar, kini mencoba menulis sendiri bagian dari aturan itu. Apakah tinta yang digunakan cukup tahan lama atau apakah ia akan luntur di bawah tekanan kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman dalam permainan. ini adalah pertaruhan yang tidak hanya ditonton oleh Jakarta, tetapi juga oleh seluruh kawasan yang kini menatap langkah Indonesia dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran.
