Ketika Ambisi Bertemu dengan Aritmatika Global
Tahun 2026 membuka lembaran yang tidak ramah bagi siapapun yang bermimpi besar. Dana Moneter Internasional merevisi proyeksi pertumbuhan global ke bawah, tekanan harga energi kembali menggeliat akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan berlanjutnya gesekan dagang antara Amerika Serikat dan China. Di tengah lanskap seperti ini, Indonesia dengan segala potensi dan kerentanannya diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,0 persen untuk tahun ini.
Lima persen bukan angka yang buruk. Untuk sebagian besar negara berkembang, itu adalah pencapaian yang layak disyukuri. Namun bagi Prabowonomics (istilah yang kini mulai ramai digunakan para analis dan ekonom untuk menyebut paket kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo) angka itu adalah jarak yang membentang lebar antara janji dan kenyataan.
Selisihnya tiga poin persentase. Dalam bahasa angka, itu terdengar kecil. Dalam bahasa ekonomi politik, itu adalah jurang yang menentukan narasi sebuah pemerintahan.
Arsitektur Prabowonomics, Ambisius di Atas Kertas
Untuk memahami tantangan yang dihadapi, kita perlu membedah terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dimaksud dengan Prabowonomics, sebuah pendekatan yang, secara jujur, lebih bersifat neo-developmentalis daripada reformis struktural.
Pilar utamanya bertumpu pada belanja negara berskala besar. Program Makan Bergizi Gratis, yang pada awalnya dianggarkan hingga ratusan triliun rupiah, dirancang bukan semata sebagai program sosial, melainkan sebagai instrumen stimulus ekonomi yang menyentuh rantai pasokan pangan lokal. Di atas kertas, logikanya masuk akal, uang negara berputar di dalam negeri, menyokong petani, distributor, dan tenaga kerja lokal.
Namun di sinilah masalah pertama muncul, yaitu efisiensi transmisi. Seberapa besar rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar menghasilkan multiplier effect yang diharapkan? Data awal implementasi menunjukkan fragmentasi rantai pasok yang belum terselesaikan. sebuah hambatan struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan anggaran besar.
Pilar kedua adalah percepatan hilirisasi industri. Nikel, bauksit, tembaga Indonesia ingin naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen barang jadi bernilai tinggi. Ini adalah visi yang tepat secara arah, tetapi mahal secara biaya dan lambat secara hasil. Hilirisasi adalah strategi dekade, bukan kuartal.
Pilar ketiga, yang paling kontroversial, adalah ekspansi fiskal yang agresif. Defisit anggaran yang sedikit lebih longgar dari batasan psikologis 3 persen, utang yang bertambah namun diklaim terkelola, dan belanja infrastruktur yang terus deras mengalir.
Tekanan dari Tiga Penjuru
Yang membuat situasi ini kompleks adalah bahwa tekanan tidak datang dari satu arah saja.
Dari luar, gejolak global tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat. Harga minyak yang berfluktuasi memukul langsung subsidi energi dalam negeri. sebuah pos belanja yang politiknya sangat sensitif di Indonesia. Setiap kenaikan harga BBM adalah kalkulasi politik yang rumit, sementara setiap penahanan harga adalah beban fiskal yang membengkak.
Sementara itu, dolar Amerika yang menguat akibat kebijakan moneter Federal Reserve yang masih hawkish memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Rupiah yang melemah berarti impor menjadi lebih mahal, inflasi terancam naik, dan utang luar negeri (baik pemerintah maupun swasta) menjadi lebih berat ditanggung.
Dari dalam, tantangannya tak kalah berat. Konsumsi rumah tangga, mesin utama pertumbuhan Indonesia yang selama ini menyumbang lebih dari separuh PDB, belum pulih ke dinamika pra-pandemi dalam artian yang sesungguhnya. Kelas menengah (kelompok yang paling rajin berbelanja dan paling sensitif terhadap ketidakpastian) menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian yang mengkhawatirkan.
Dari dalam institusi sendiri, koordinasi antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi krusial namun tidak selalu mulus. Bank Indonesia harus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mendorong pertumbuhan. Dua tujuan yang secara teorinya tidak selalu berjalan seiring.
Trade-off yang Jarang Dibicarakan, Antara Gas dan Rem Demokrasi
Di sinilah sudut pandang yang paling jarang disentuh oleh laporan-laporan ekonomi konvensional.
Mengejar pertumbuhan 8 persen dalam kondisi normal sudah merupakan tantangan luar biasa. Mengejarnya dalam konteks demokrasi yang sedang mengalami konsolidasi dengan parlemen yang perlu dinegosiasi, media yang masih kritis, masyarakat sipil yang waspada, dan siklus elektoral yang tidak pernah benar-benar berhenti adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks.
Sejarah Asia menawarkan dua model yang berbeda untuk pertumbuhan tinggi. Model pertama adalah model otoriter-developmentalis, Korea Selatan dan Taiwan di era 1960–1980an, China di era Deng Xiaoping. Pertumbuhan tinggi dicapai dengan kendali politik yang kuat, represi serikat buruh, dan pengorbanan kebebasan sipil atas nama "stabilitas pembangunan."
Model kedua adalah model demokratis-reformis yang lebih lambat namun berkelanjutan. pendekatan yang lebih menyerupai Botswana, Costa Rica, atau bahkan India pasca-reformasi 1991. Pertumbuhan mungkin tidak sedramatis 8 persen, tetapi fondasinya lebih tahan terhadap guncangan.
Indonesia hari ini berada di persimpangan antara dua model ini. Terdapat godaan yang nyata (dan ini bukan hanya hipotesis) untuk mempercepat pengambilan keputusan dengan meminimalkan hambatan institusional. mempersempit ruang konsultasi publik dalam proyek-proyek strategis, mendisiplinkan "kebisingan" oposisi yang dianggap menghambat investasi, atau mendelegasikan kewenangan besar kepada badan-badan yang tidak cukup akuntabel.
Godaan ini tidak selalu berwajah otoriter secara eksplisit. Ia bisa hadir dalam kemasan efisiensi, pragmatisme, dan urgensi nasional. Namun, konsekuensinya terhadap kualitas tata kelola dan kepercayaan jangka panjang dari investor institusional global yang semakin memperhitungkan governance risk bisa sangat signifikan.
Apa yang Sesungguhnya Dibutuhkan untuk 8 Persen?
Seorang ekonom senior pernah menyampaikan kepada penulis: "Indonesia tidak kekurangan modal, tidak kekurangan sumber daya, dan tidak kekurangan pasar. Yang kurang adalah kepercayaan, kepercayaan investor bahwa aturan main tidak akan berubah di tengah permainan."
Dan di sinilah inti persoalannya. Pertumbuhan 8 persen bukan hanya soal berapa banyak uang yang digelontorkan pemerintah. Ia membutuhkan setidaknya tiga hal yang saling berkaitan:
Pertama, reformasi struktural yang sungguh-sungguh di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia tidak akan bisa naik ke rantai nilai global yang lebih tinggi tanpa tenaga kerja terampil dalam jumlah masif. Ini adalah investasi yang hasilnya baru terasa dalam satu generasi, bukan dalam satu periode pemerintahan.
Kedua, iklim investasi yang tidak hanya atraktif di atas kertas, tetapi konsisten dalam praktik. Kepastian hukum, penegakan kontrak, dan birokrasi yang dapat diprediksi adalah prasyarat yang tidak bisa digantikan oleh semangat nasionalisme ekonomi.
Ketiga, dan ini yang paling fundamental: kepercayaan publik bahwa proses pertumbuhan ini akan dinikmati secara lebih merata. Gini ratio Indonesia yang masih mengkhawatirkan adalah pengingat bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif pada akhirnya menanggung biaya sosial dan politiknya sendiri.
Evaluasi yang Jujur
Adalah tidak adil dan prematur untuk menghakimi Prabowonomics sebagai kegagalan. Pemerintahan baru selalu butuh waktu untuk menstabilkan sistem. mengganti para birokrat kunci, meluruskan koordinasi antar kementerian, dan membangun kepercayaan pasar dari nol.
Namun ada satu hal yang perlu dicatat dengan jelas, narasi 8 persen, jika tidak diikuti dengan komunikasi yang jujur kepada publik tentang kondisi global yang tidak mendukung, berpotensi menjadi bumerang. Ekspektasi yang terlalu tinggi adalah beban yang bisa membuat bahkan kebijakan yang baik tampak gagal di mata publik.
Pertumbuhan 5,0 persen dalam konteks gejolak global 2026 bisa saja merupakan pencapaian yang sangat solid, jika narasi yang dibangun adalah tentang ketahanan, bukan tentang kemegahan.
Yang dibutuhkan bukan pengurangan ambisi. Yang dibutuhkan adalah kejujuran tentang jalan yang harus ditempuh, dan keberanian untuk melakukan reformasi yang tidak populer di tahun-tahun pertama demi hasil yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.
Pertanyaannya sesungguhnya adalah berapa harga yang bersedia kita bayar untuk mencapainya, dan siapa yang akan membayarnya?
Angka bisa direvisi. Kebijakan bisa dikoreksi. Namun kepercayaan yang sekali hilang, jauh lebih mahal untuk direbut kembali.
