Dalam lanskap perpolitikan modern, sedikit sekali keputusan yang terasa gamblang hitam atau putih, benar atau salah. Namun ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan nada yang hampir casual, mengonfirmasi penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh di Stasiun Gambir, sebuah titik balik telah terlampaui, titik di mana negara memutuskan untuk menanggung konsekuensi ambisi yang bukan sepenuhnya miliknya.
Di tengah hiruk-pikuk Stasiun Gambir pada Selasa senja, 10 Februari 2026, sebuah pengakuan sederhana diucapkan. "Iya," kata Prasetyo Hadi, singkat dan tanpa pretensi, menjawab pertanyaan tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melunasi kewajiban Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Kata monosyllabic yang seolah ringan itu menandai akhir dari perdebatan panjang dan awal dari komitmen fiskal senilai 1,2 triliun rupiah per tahun. sebuah angka yang, bagi sebagian, adalah investasi masa depan, bagi yang lain, warisan yang dipaksakan.
Whoosh (nama yang dikemas dengan optimisme futuristik) kini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola warisan era sebelumnya. Proyek kerja sama Indonesia–Tiongkok ini, yang semula dijanjikan sebagai simbol kemajuan infrastruktur tanpa beban APBN, kini justru meminta negara untuk turun tangan. Ironi yang tak luput dari pengamatan publik.
ARSITEKTUR KEUANGAN YANG RUMIT
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa meskipun sumber pendanaan telah ditentukan, arsitektur teknisnya masih dalam pembahasan. Proses negosiasi kini dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani, CEO Danantara, badan pengelola investasi negara yang sejatinya mengemban mandat untuk mengoptimalkan aset BUMN, bukan mengurai utang proyek. "Masih ada finalisasi," ujar Prasetyo, seraya mengisyaratkan bahwa solusi akhir masih berbentuk, masih bernegosiasi antara realitas fiskal dan idealisme kebijakan.
Keputusan ini datang setelah berbulan-bulan dilema internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam beberapa kesempatan, telah menyuarakan keberatannya.
"Kalau saya, mending enggak bayar,"
katanya dengan blak-blakan dalam briefing media, mencerminkan resistensi teknokratik terhadap penggunaan kas negara untuk proyek yang sejak awal dirancang dengan skema business-to-business. Namun, seperti yang sering terjadi dalam politik, kebijakan akhir ditentukan bukan oleh yang paling rasional, melainkan yang paling politis.
Presiden Prabowo sendiri telah memberikan sinyal jelas. "Tidak ada masalah," katanya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang pada November lalu, dengan nada yang hampir dismissive terhadap kekhawatiran fiskal.
Baginya, Whoosh adalah narasi tentang penguasaan teknologi, simbol kerja sama strategis dengan Tiongkok, dan instrumen untuk mengurangi kemacetan serta polusi.
"We are at the edge of best practice,"
ujarnya, menggunakan bahasa yang mencampurkan kebanggaan nasional dengan pragmatisme geopolitik.
MULTIPLIER EFFECT VERSUS BEBAN FISKAL
Para pendukung kebijakan ini berargumen tentang multiplier effect. dampak berganda yang dihasilkan infrastruktur terhadap ekonomi. Konektivitas Jakarta–Bandung yang dipercepat, pengurangan emisi karbon, transfer teknologi perkeretaapian canggih. semuanya adalah aset intangible yang, menurut mereka, tidak bisa diukur semata dengan untung-rugi finansial.
Kompas melaporkan bahwa pemerintah memandang Whoosh sebagai katalis pertumbuhan ekonomi koridor, sementara Bisnis Indonesia menyoroti penyesuaian skema pembiayaan sebagai bentuk pragmatisme agar operasional tidak terganggu.
Namun, di sisi lain spektrum, skeptisisme tetap mengendap. Pertanyaannya bukan apakah Whoosh bermanfaat, tentu saja ada manfaatnya. tetapi apakah manfaat tersebut sebanding dengan biaya yang kini harus ditanggung wajib pajak? Di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas lain (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan), alokasi 1,2 triliun rupiah per tahun untuk melunasi utang proyek yang sejak awal mengalami pembengkakan biaya adalah pilihan yang tidak tanpa trade-off.
NEGARA SEBAGAI PENANGGUNG RISIKO TERAKHIR
Yang menarik dari dinamika ini adalah bagaimana peran negara berevolusi, dari fasilitator menjadi penjamin, dan kini, penyelamat. Whoosh, yang awalnya dikemas sebagai proyek Pemerintah dan Badan Usaha (PKMB) dengan eksposur risiko terbatas bagi negara, kini mengharuskan APBN untuk terjun langsung. Ini adalah pola yang familiar dalam ekonomi politik infrastruktur. ketika proyek bergengsi menghadapi turbulensi keuangan, pada akhirnya kas negara yang menjadi jaring pengaman terakhir.
Danantara, yang sejak Maret 2025 menerima aliran dividen BUMN senilai lebih dari 80 triliun rupiah per tahun, sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengelola restrukturisasi ini. Namun, pembagian peran antara Danantara dan Kementerian Keuangan masih kabur.
"Seharusnya mereka sudah di situ, jangan di kita lagi,"
ujar Purbaya, mengungkapkan frustrasi atas ekspektasi bahwa Kemenkeu harus kembali menanggung beban yang seharusnya bisa dikelola oleh holding BUMN.
PELAJARAN DARI AMBISI YANG TERBURU-BURU
Whoosh adalah studi kasus tentang bagaimana ambisi infrastruktur, tanpa perencanaan finansial yang matang, dapat meninggalkan jejak fiskal jangka panjang.
Proyek ini dimulai dengan janji investasi swasta yang solid, namun realitas lapangan (dari pembebasan lahan hingga pembengkakan biaya konstruksi) menggerus asumsi awal.
Kini, pemerintahan baru mewarisi konsekuensinya, dan memilih untuk tidak menghindar.
Ada keberanian dalam keputusan ini. keberanian untuk mengakui bahwa kadang, continuity lebih penting daripada akuntabilitas retrospektif. Namun, keberanian tersebut harus diimbangi dengan transparansi. Publik berhak mengetahui,
apa skema restrukturisasi yang sedang dinegosiasikan Rosan Roeslani?
Bagaimana pembagian beban antara pemerintah dan Danantara?
Dan yang terpenting, bagaimana mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pola ini tidak terulang di proyek-proyek besar lainnya?
..
ANTARA PRAGMATISME DAN PRESEDEN
Ketika Prasetyo Hadi mengucapkan kata "iya" di Stasiun Gambir, ia tidak hanya mengonfirmasi sebuah keputusan teknis. Ia juga menetapkan preseden, bahwa negara Indonesia, dalam era ini, bersedia menanggung konsekuensi dari proyek-proyek strategis yang melampaui perhitungan finansial konvensional dengan segala risikonya.
Whoosh kini akan terus melaju, didanai oleh uang rakyat, menghubungkan dua kota dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apakah ini investasi visioner atau beban yang bisa dihindari, hanya waktu yang akan membuktikan.
Yang pasti, setiap kali kereta itu melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam, ia membawa serta pertanyaan, apa harga sesungguhnya dari kemajuan yang terburu-buru?
Dan dalam bisikan mesin yang melaju kencang, mungkin kita akan mendengar jawaban yang sama.
sederhana namun penuh konsekuensi.
