Di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Senin sore itu, Rosan Perkasa Roeslani berdiri di depan mikrofon dengan sebuah angka yang akan membentuk arah kebijakan sumber daya alam Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Nilai ekspor tiga komoditas strategis Indonesia (batu bara, minyak sawit mentah, dan ferroalloy) disebutnya mencapai hampir US$70 miliar, setara sekitar Rp1.240 triliun. Angka itu bukan proyeksi di atas kertas. Ia adalah nilai riil yang, sejak 1 Juni lalu, mulai dipantau satu per satu oleh sebuah entitas baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau yang lebih dikenal dengan akronim DSI.
Ugems Portal
Yang sedang berlangsung di Indonesia bukan sekadar pembentukan BUMN baru. Ini adalah eksperimen tata kelola paling ambisius terhadap arus devisa dari sumber daya alam dalam satu dekade terakhir dan seperti kebanyakan eksperimen berskala besar, ia datang dengan spekulasi, kecurigaan, dan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Sebuah Titik Verifikasi, Bukan (Dulu) Pedagang
DSI lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang diteken menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Mei. Sejak mulai beroperasi 1 Juni 2026, DSI menjalankan mandatnya secara bertahap dengan cakupan awal tiga komoditas, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (kategori yang sebenarnya lebih presisi disebut sebagai "logam paduan besi" ketimbang "nikel" secara harfiah, meski feronikel) produk olahan nikel dengan kandungan karbon tertentu yang menjadi salah satu komponen utamanya.
Penting dipahami, pada fase ini, DSI bukan pedagang. Ia adalah, meminjam istilah yang berulang kali disampaikan Rosan, sebuah "titik verifikasi yang lebih kuat dalam aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan repatriasi devisa." Perusahaan tetap mengekspor lewat jalur dan mitra dagang mereka sendiri. Yang berubah adalah bahwa setiap transaksi kini melewati lapisan pengawasan tambahan milik negara.
Skala kerja yang harus ditangani DSI sejak awal sudah besar. Dalam waktu kurang dari tiga bulan operasional, lembaga ini telah membangun visibilitas terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari US$14 miliar dan volume melampaui 90 juta ton. baru sebagian kecil dari total US$70 miliar yang menjadi target akhir pengawasannya. Danantara sendiri membidik potensi optimalisasi nilai ekspor hingga sekitar US$5 miliar per tahun melalui penguatan transparansi dan analitik transaksi. sebuah target yang, jika tercapai, setara dengan sekitar tujuh persen dari total nilai tiga komoditas yang diawasi.
Anatomi Angka 70 Miliar Dolar
Rincian yang diberikan Rosan cukup spesifik untuk dibedah. Ekspor batu bara diperkirakan sekitar US$30,35 miliar, disusul CPO sekitar US$22,87 miliar, dan ferroalloy sekitar US$16,43 miliar. Batu bara, dengan proporsi hampir 44 persen dari total, tetap menjadi tulang punggung nilai ekspor SDA strategis Indonesia, sekaligus sektor yang, seperti akan dibahas nanti, merasakan guncangan pasar paling tajam saat kebijakan ini pertama kali diumumkan.
Yang menarik dari pemilihan tiga komoditas ini bukan hanya besaran nilainya, tapi juga karakter industrinya yang sangat berbeda satu sama lain. Batu bara punya struktur kontrak jangka panjang dengan pembeli institusional di Asia Timur. CPO punya rantai pasok yang jauh lebih terfragmentasi, melibatkan ribuan pekebun kecil hingga raksasa perkebunan. Ferroalloy (khususnya feronikel) terikat pada rantai pasok baterai kendaraan listrik global yang sensitivitas harganya ditentukan oleh permintaan dari pabrikan di Tiongkok, Korea Selatan, dan kini Eropa. Menyatukan pengawasan atas tiga ekosistem yang berbeda ini di bawah satu badan bukan pekerjaan administratif ringan dan ini yang akan menentukan apakah proyek ini berhasil atau justru memperlambat arus dagang yang selama puluhan tahun sudah berjalan efisien.
Dua Wajah DSI. Pengawas Hari Ini, Pedagang Esok Hari
Yang jarang mendapat sorotan memadai dalam pemberitaan seputar peluncuran DSI adalah desain dua fasenya. Pada fase pertama (yang berlangsung sekarang) DSI murni berperan sebagai pengawas dan verifikator. Namun pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional.
Ini adalah pergeseran signifikan yang sering hilang dalam narasi "sekadar pengawasan transparansi." Jika fase kedua benar-benar berjalan, DSI tidak lagi menjadi pengamat pasif atas transaksi swasta, ia menjadi pihak dalam transaksi itu sendiri, dengan kekuatan menentukan siapa membeli dari siapa, dan pada harga berapa. Danantara sendiri belum secara gamblang menjelaskan mekanisme fase kedua ini. Rosan mengakui pihaknya belum dapat mengungkap detail mekanisme DSI sebagai trading company, termasuk soal bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan. kemungkinan lewat margin yang ditentukan berdasarkan benchmarking pasar yang berlaku.
Keputusan untuk menunda kejelasan mekanisme ini (sambil tetap mendorong maju fase pertama) adalah pilihan komunikasi yang berisiko. Ia memberi ruang bagi spekulasi pasar untuk mengisi kekosongan informasi, sesuatu yang, seperti akan terlihat pada bagian berikutnya, memang terjadi.
Siapa Diuntungkan, Siapa Waspada
Logika di balik DSI cukup lugas dari sudut pandang fiskal negara. Selama bertahun-tahun, otoritas pajak dan bea cukai Indonesia menghadapi kebocoran signifikan dari praktik under-invoicing dan transfer pricing di mana nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk menghindari kewajiban pajak dan devisa hasil ekspor (DHE). Pejabat Danantara menegaskan bahwa praktik semacam ini pada komoditas seperti CPO dan batu bara selama ini mengurangi manfaat kekayaan alam bagi masyarakat. Dengan satu titik verifikasi terpusat yang memiliki akses ke data harga referensi global, klasifikasi HS, hingga jalur pengapalan, celah semacam ini secara teoretis menyempit.
Tapi keuntungan bagi negara tidak otomatis berarti keuntungan bagi seluruh pelaku industri. Kekhawatiran paling tajam datang dari pelaku usaha skala menengah-kecil, terutama di sektor sawit. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, mengingatkan bahwa tidak semua eksportir sawit adalah perusahaan perkebunan terintegrasi, banyak di antaranya adalah perusahaan trading dengan volume kecil yang melayani negara-negara tertentu, dan mempertanyakan nasib mereka di bawah skema baru ini. Ini poin krusial karena pasar ekspor komoditas Indonesia bukan monolit. Ia terdiri dari eksportir raksasa terintegrasi vertikal sekaligus trader kecil yang mengandalkan relasi dagang personal dengan pembeli spesifik. Kebijakan yang dirancang untuk menutup kebocoran di level makro berisiko menekan margin atau bahkan eksistensi pemain di level mikro yang sebenarnya sudah patuh.
Danantara sejauh ini merespons kekhawatiran ini dengan nada menenangkan tanpa kepastian teknis penuh. Managing Director Stakeholders Management Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa perdagangan komoditas global telah memiliki mekanisme pasar yang berjalan secara internasional, dan pembelian oleh DSI pada fase kedua nantinya akan mengacu pada harga pasar yang berlaku, bukan harga sepihak. Direktur Utama DSI yang baru ditunjuk, Luke Thomas Mahony, turut memastikan kehadiran DSI tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah ada. Pertanyaannya bukan soal niat baik (kedua pihak tampak bersungguh-sungguh menjaga kelangsungan bisnis eksisting) melainkan soal eksekusi di lapangan, terutama bagi ribuan trader kecil yang literasi hukum dan lobinya jauh lebih terbatas dibanding korporasi besar.
Bayang-Bayang BPPC
Setiap kebijakan sentralisasi perdagangan komoditas di Indonesia pada akhirnya akan dibandingkan dengan satu preseden yang menghantui memori kolektif pelaku usaha. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, atau BPPC, badan era Orde Baru yang memonopoli perdagangan cengkeh dan berujung pada distorsi harga yang merugikan petani kecil sekaligus memperkaya kelompok tertentu yang dekat kekuasaan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adinegara, adalah salah satu yang paling lantang menyuarakan kekhawatiran ini. Ia menilai skema DSI memiliki kemiripan struktural dengan BPPC, dan menduga ada motif lain di balik pembentukan entitas baru ini, salah satunya potensi perpindahan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga yang dikendalikan negara. Ini bukan tuduhan yang bisa diabaikan begitu saja, mengingat sejarah panjang lembaga penyangga komoditas di Indonesia yang lebih sering menjadi alat rente ketimbang alat efisiensi.
Namun perbandingan ini juga punya batas. BPPC beroperasi sebagai monopoli penuh atas seluruh rantai niaga cengkeh, dari petani hingga eksportir, dengan kekuasaan menentukan harga beli di tingkat produsen. struktur yang jauh lebih ekstraktif dibanding DSI pada fase pertamanya, yang sejauh ini terbatas pada verifikasi dan pengawasan tanpa mengambil alih transaksi. Pejabat Danantara secara eksplisit berusaha menjauhkan diri dari kesan monopoli semacam itu. DSI ditegaskan bukan bertujuan menambah lapisan birokrasi atau menggantikan peran regulator, dengan seluruh fungsi perizinan dan pengawasan tetap berada pada kementerian dan lembaga yang berwenang. Apakah jaminan ini akan bertahan begitu DSI memasuki fase kedua sebagai trading company (dengan kekuasaan riil menentukan siapa membeli komoditas Indonesia) adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab pasar dalam beberapa bulan ke depan, bukan sekarang.
Pasar Bereaksi, Lembaga Pemeringkat Menimbang
Reaksi pasar finansial terhadap pengumuman awal DSI pada Mei lalu tidak ambigu, adalah negatif. Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah signifikan, disertai depresiasi nilai tukar rupiah, sesaat setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ini. Riset dari tim Kiwoom Securities Indonesia mencatat bahwa pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ini langsung memicu guncangan di pasar saham, khususnya pada sektor pertambangan batu bara, dengan pelaku pasar cenderung melakukan aksi jual akibat minimnya kejelasan detail regulasi operasional.
Sinyal kekhawatiran yang lebih berat datang dari dua lembaga pemeringkat kredit global. Moody's dan S&P Global melayangkan sorotan tajam terhadap rencana sentralisasi ekspor komoditas ini, dengan salah satu analis pasar domestik memperingatkan bahwa skema ekspor satu pintu berpotensi berdampak pada penilaian pemeringkat internasional, dengan kemungkinan penurunan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global maupun Fitch Ratings. Moody's secara spesifik memperingatkan bahwa kontrol negara atas ekspor komoditas berpotensi menimbulkan distorsi pasar serta sentimen negatif bagi investor.
Danantara tidak tinggal diam menghadapi tekanan ini. Wakil CEO Danantara, Pandu Sjahrir, turun langsung memberi jaminan bahwa DSI masih dalam tahap awal, belum langsung beroperasi penuh sebagai trader, dan kontrak-kontrak yang sudah berjalan tidak akan diganggu. COO Danantara Dony Oskaria pun secara terbuka menjawab sorotan kedua lembaga pemeringkat tersebut meski substansi jawabannya, sejauh ini, masih berputar pada penegasan niat baik ketimbang komitmen teknis yang terukur.
Ada pola yang berulang di sini. setiap kali muncul kekhawatiran pasar, respons Danantara adalah jaminan verbal soal kesinambungan bisnis, bukan kejelasan regulasi tertulis yang bisa dipegang investor. Untuk institusi finansial yang menghargai kepastian di atas segalanya, pola ini sendiri adalah sumber risiko.
Lensa Asia Tenggara
Untuk memahami taruhan sesungguhnya dari eksperimen ini, kita perlu melihatnya melampaui batas Indonesia. Model tata kelola DSI secara luas dinilai memiliki kemiripan dengan mekanisme harga acuan yang diterapkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia atau MPOB, namun dengan mandat dan otoritas yang jauh lebih luas dibanding yang dimiliki MPOB. Perbedaan ini penting. MPOB pada dasarnya adalah badan riset dan penentu harga referensi yang tidak mengintervensi transaksi individual antara eksportir Malaysia dan pembeli mereka. DSI, terutama begitu memasuki fase kedua sebagai trading company, berpotensi menjadi sesuatu yang jauh lebih intervensionis. sebuah model yang belum pernah diuji dalam skala komoditas sebesar Indonesia di kawasan ini.
Implikasinya bagi persaingan regional cukup nyata. Malaysia dan Indonesia bersaing ketat sebagai dua eksportir CPO terbesar dunia. sedikit saja disrupsi pada rantai pasok CPO Indonesia (entah karena keterlambatan verifikasi atau ketidakpastian mekanisme harga DSI) berpotensi mendorong pembeli internasional mengalihkan sebagian volume ke Malaysia, yang sistemnya sudah dikenal dan diprediksi pasar. Hal serupa berlaku untuk feronikel. Indonesia menguasai porsi dominan pasokan nikel dunia yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik, sebuah posisi strategis yang selama ini menjadi kartu diplomasi ekonomi Jakarta terhadap produsen baterai di Korea Selatan dan pabrikan kendaraan listrik Eropa. Ketidakpastian tata kelola di titik hulu rantai pasok ini berisiko mendorong pembeli mempercepat diversifikasi sumber (ke Filipina untuk bijih nikel, atau ke produsen feronikel alternatif). sebuah dinamika yang bisa melemahkan daya tawar Indonesia justru di saat permintaan nikel global sedang berada pada titik krusial transisi energi.
Bagi kawasan yang tengah bersaing memperebutkan investasi hilirisasi dan kepercayaan investor pasca-pandemi, sinyal ketidakpastian regulasi dari ekonomi terbesar ASEAN ini bukan persoalan domestik semata. Ini adalah bagian dari kalkulasi risiko yang akan dibaca oleh setiap kepala investasi regional yang menimbang alokasi modal di Asia Tenggara untuk dekade mendatang.
Arah Ke Depan
DSI masih dalam masa transisi. Implementasi penuh yang semula dijadwalkan 1 September 2026 telah dimundurkan ke 1 Januari 2027, dan pemerintah menjanjikan evaluasi menyeluruh bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum memutuskan apakah model perantara ekspor ini akan dilanjutkan atau disesuaikan. Ini bukan proyek yang selesai dinilai hari ini, tapi arah kecenderungannya sudah cukup jelas untuk dipantau.
Tiga hal layak menjadi radar bagi siapa pun yang mengikuti isu ini ke depan.
pertama, bagaimana detail mekanisme fase kedua DSI sebagai trading company akhirnya diumumkan, dan apakah ia benar-benar mempertahankan referensi harga pasar terbuka atau justru membuka ruang diskresi.
Kedua, bagaimana respons lanjutan Moody's dan S&P Global terhadap evaluasi Januari 2027. sinyal pertama yang akan menunjukkan apakah kekhawatiran pemeringkat mereda atau justru menguat.
Ketiga, nasib eksportir kecil-menengah di sektor sawit yang paling rentan terhadap konsolidasi kekuasaan niaga semacam ini.
